Permasalahan Ekonomi di Kepulauan Riau

@A10-Rona

Oleh : Rona Tasya Oktaviani

ABSTRAK

            Kebijakan desentralisasi melalui pemberian kewenangan daerah dalam menentukan perencanaan dan arah pembangunan perekonomian,
menuntut pemerintah daerah berupaya lebih serius dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sebagai sektor potensial. Implementasi otonomi yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, dalam pelaksanaan di beberapa daerah otonom belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bisa terjadi pada daerah otonom mengingat masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan potensi ekonominya.

Demikian pula bila melihat secara spesifik Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik berpeluang dalam menggali berbagai potensi ekonomi yang ada dalam rangka menjadikan basis ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. 
Kata Kunci : Kebijakan Desentralisasi, Provinsi Riau

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terdapat di gugusan pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi Riau dikenal sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan hasil hutannya. Selain kaya akan sumber daya alam dan hasil hutan, Provinsi Riau juga kaya akan budaya dan tradisi baik lisan maupun tulisan. Provinsi Riau merupakan pusat kebudayaan dan tradisi Melayu.

Sebagai propinsi baru, berbagai permasalahan telah muncul yaitu permasalahan ketimpangan baik ketimpangan demografi, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Kota Batam sebagai maskot sekaligus juga magnit Kepulauan Riau, mempunyai persoalan jumlah penduduk yang cukup besar yang indikasinya dapat dilihat dari banyaknya rumah bermasalah, tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan sosial yang timpang

RUMUSAN MASALAH

1.      Apa saja permasalahan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau ?

2.      Bagaimana cara penyelesaian permasalahan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau ?

PEMBAHASAN

Permasalahan Ekonomi di Kepulauan Riau

Penyebaran penduduk yang tidak merata antara pulau utama dengan pulau-pulau penyangga di Kota Batam Kepulauan Riau menimbulkan banyak masalah sosial dan ekonomi yang perlu segera diselesaikan.

Menurut Wali kota Batam Ahmad Dahlan , permasalahan kependudukan antara lain pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemerataan penyebaran penduduk, di mana sekitar 90 persen penduduk di Kota Batam berdomisili di 'mainland'.

Masalah kependudukan itu menimbulkan lima masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraa , ketenagakerjaan serta masalah ekonomi terutama.

Ketidakmerataan sebaran penduduk membuat pemerintah kesulitan memastikan persamaan kualitas pendidikan di pulau utama dan pulau-pulau penyangga.
Hampir semua fasilitas pendidikan dengan kualitas baik berada di pulau utama yang sulit dijangkau warga yang tinggal di pulau penyangga.

"Masalah pendidikan, yaitu pembangunan dan rehabilitasi SD, SMP dan SMA, SMK, pembangunan Balai Latihan Kerja dan pembangunan perpustakaan daerah," katanya.
Ketidakmerataan penduduk juga berimplikasi pada sulitnya menyamakan fasilitas pendidikan antara pulau utama dengan pulau-pulau penyangga.

Menurut ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Ir Cahya menyebutkan, perlambatan ekonomi Kepri terjadi karena dua hal, yakni kenaikan upah minimum komulatif (UMK) yang terlalu tinggi dan ketidakpastian masalah lahan di hampir semua daerah di Kepri. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia merilis pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II (April, Maret dan Juni) tahun 2013 sebesar 5,17 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional.

           

            Struktur Perekonomian yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Propinsi Kepri yaitu sebesar 53,53 % yang menyumbang Rp. 2.014.048.080.000  dari total PDRB sebesar Rp. 3.762.584.520.000 sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 6 % dalam PDRB dan sektor pertambangan dan Penggalian hanya menyumbang 6,2 %. Dan kita sama sama tahu bahwa potensi terbesar dari Propinsi Kepri adalah pertanian dan pertambangan.

            Dari data kuantitatif diatas, kita melihat bahwa memang telah terjadi ketimpangan-ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Permasalahannya  untuk sementara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang memprioritaskan batam sebagai basis perekonomian seperti industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata dan juga dalam infrastruktur.

            Dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kepri tidak serta merta membawa keberkahan bagi masyarakat Kepri khususnya di Kota Tanjungpinang. Berbagai persoalan yang diawali kekeliruan pemanfaatan dan pengelolaan SDA oleh Negara, telah menimbulkan berbagai dampak dan persoalan di masyarakat baik sosial, ekonomi maupun ekologi. Konflik SDA dan bencana ekologi merupakan realitas dan pemandangan yang kerap dijumpai. Berbagai sektor kehidupan rakyat, seperti areal pangan dan zona genting yang merupakan wilayah perlindungan dan keselamatan rakyat, semakin tereduksi berbagai kepentingan investasi dan pembangunan.

Persoalan-persoalan tersebut sangat mengancam keselamatan pangan dan kelangsungan hidup rakyat yang terus terjadi, dengan adanya ekploitasi dalam pemotongan lahan dapat meminggirkan hak rakyat atas kedaulatan SDA-nya. Dengan berkembangnya perusahaan pertambangan, termasuklah di daerah Tanjungpinang, hampir seluruh kawasan tersebut dijadikan lokasi penambangan, sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat terkait kegiatan penambangan tersebut. 

           

            Selama ini, kita tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah ekspor tambang bauksit yang telah dikeruk oleh pengusaha tambang dan diekspor ke luar negeri. Dari jumlah tersebut kita juga tidak tahu apa keuntungannya bagi pemerintah. selain telah merusak tatanan lingkungan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, penambangan bauksit selama ini hanya menguntungkan dan memperkaya pihak-pihak tertentu saja.

Dengan adanya kegiatan penambangan tersebut menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan, rusaknya ekosistem laut dan sungai, debu yang menyebar kemana-mana, serta lahan yang di gunakan oleh perusahaan tersebut menimbulkan konflik masyarakat kota Tanjungpinang.

Menurut Chairil N Siregar, permasalahan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau terjadi karena beberapa factor diantaranya :

1.      Nelayan tradisional di Kepulauan Riau menjalankan hidup dengan pola sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi dengan cara  mencari ikan ditengah laut dan berkebun. dengan menggunakan perahu yang peralatannya serba terbatas hasil tangkapan ikan hanya cukup untuk makan sehari. Begitu juga berkebun yang hasil kebunnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.      Letak antar kabupaten dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau berjauhan . Hal ini menyebabkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat menjadi mahal karena biaya transportasi yang tinggi.

3.      Transportasi di Kepulauan Riau terbilang masih sederhana diantaranya transportasi laut yaitu kapal laut dan perahu mesin temple

4.      Pemberdayaan masyarakat sudah sering dilakukan tetapi tidak berkelanjutan.

5.      Untuk mendapatkan air bersih sulit sehingga kebutuhan air bersih untuk keperluan masak, minum, mandi dan untuk kepentingan lainnya tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. 

6.      Ketersediaan sarana listrik dan kemampuan beroperasinya  juga masih sangat terbatas .

            Menurut Aida Z Ismeth anggota DPD Kepulauan Riau, Masalah-masalah yang ditemukan di Kepulauan Riau adalah kondisi infrastruktur yang tidak memadai terutama untuk mendukung pengembangan wilayah agrominawisata, pelayanan dasar (listrik dan air), pelayanan sosial masyarakat (rumah sakit dan sekolah), kawasan pemukiman, daerah terisolir dan pelayanan publik.

Lalu, belum optimalnya pembinaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Masih rendahnya tingkat penyedian lapangan kerja yang berimplikasi pada angka pengangguran.

Kemudian modal usaha koperasi relatif kecil, lokasi pemukiman  yang tersebar di pulau-pulau. Keterbatasan sarana pertanian, peternakan dan perikanan serta masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.

Cara menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau

§  Upah  tenaga Kerja

Perbedaan  Upah tenaga kerja di setiap kabupaten/kota dapat menyebabkan terjadinya arus urbanisasi/migrasi ke daerah yang upah tenaga kerjanya lebih tinggi. Kebijakan Upah tenaga kerja adalah keputusan penetapan UMK, UMS maupun UMP yang sama ataupun mempunyai selisih yang tidak terlalu besar  di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

§  Kebijakan mendesentralisir lokasi pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain

Kebijakan ini adalah memindahkan lokasi pabrik/plant ke daerah lain, mengingat bahwa tenaga kerja yang terserap dalam industri mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Bagian Timur.

§  Penetapan dan pemilahan zona kegiatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi daerah

Menetapkan cluster kegiatan ekonomi, beberapa kebijakan lain adalah Batam harus konsisten hanya pada sektor Industri dan Perdagangan. Pulau bintan konsentrasi dengan Pariwisata, Kabupaten Karimun dengan Pertanian, budidaya kelautan dan galangan kapal, serta Kabupaten Natuna dan Lingga dengan konsentrasi pada pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata

§  Meningkatkan pembangunan infrastuktur didaerah kab/kota yang  sebaran penduduknya minim seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi.

Akibat bertumpuknya infrastruktur di batam, maka berakibat segala kegiatan ekonomi baik yang domestik maupun internasional semuanya bertumpu di Kota Batam

§  Pembangunan sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan,

Ketersediaan Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang merata dapat mencegah arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.

§  Dari segi aparatur pemerintahan, perlu menyiapkan segera SIAK Online (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang mencatat secara akurat data mutasi penduduk yang berhubungan (link) dengan  instansi pendudukung fasilitas seperti PLN, ATB, Bandara, Pelabuhan, kepolisian, BPS dan Instansi lainnya

§  Pemerintah mencoba memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal dan peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Usaha Menengah Kecil dan koperasi. 

DAFTRA PUSTAKA

Siregar, N Chairil. 2010. Peran Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Keamanan Di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Sosioteknologi  Vol 9, No 21 (2010). (http://download.portalgaruda.org/article.php?article=311446&val=7388&title=PERAN%20SOSIAL,%20EKONOMI,%20DAN%20BUDAYA%20MASYARAKAT%20DALAM%20MENINGKATKAN%20KEAMANAN%20DI%20KABUPATEN%20NATUNA%20PRIVINSI%20KEPULAUAN%20RIAU )

Anonim. 2012. Penyebaran Pendudukan Batam Tidak Merata Timbulkan Masalah. Dalam link : http://www.antarakepri.com/berita/32716/penyebaran-penduduk-batam-tidak-merata-timbulkan-masalah  ( 22 maret 2015 )

Anonim. 2012. Potret Sebaran Kependudukan Di Propinsi Kepulauan Riau. Dalam Link : http://adenasution.com/2012/05/29/potret-sebaran-kependudukan-di-propinsi-kepulauan-riau/  ( 29 may 2012 )

Kompasian. 2013. Bouksit Masalah Utama Di Tanjung Pinang. Dalam link : http://www.kompasiana.com/tedi_syofyan/bouksit-masalah-utama-di-tanjungpinang_552faf086ea834d0188b457c ( 17 Juni 2013 )

Irawan, Surya. 2013. Permasalahan Di Lingga Bisa Jadi Contoh Karakter Masalah di Wilayah Perbatasan Indonesia. Dalam Link :  http://batamtoday.com/berita27799-Permasalahan-di-Lingga-Bisa-Jadi-Contoh-Karakter-Masalah-di-Wilayah-Perbatasan-Indonesia.html  ( 16 April 2017 )