.

Senin, 17 April 2017

Masalahan Perekonomian Di Maluku

oleh : Fadel Mubarok
@A24-Fadel

ABSTRAK

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.

PENDAHULUAN


Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur yang mengalami perlambatan kemajuan. Maluku di bagi menjadi 2 provinsi yakni Maluku Utara dan Maluku. Dua provinsi ini sama – sama mengalami perlambatan kemajuan. Maluku merupakan daerah yang punya potensi besar untuk maju dan berkembang. Hal itu terhambat karena daerah Maluku agak sulit di jangkau dan biaya transportasi untuk menuju kesana terbilang tidak murah. Maka dari itu banyak hal yang membuat Maluku mengalami hambatan untuk maju dan berkembang.

RUMUSAN MASALAH

1.      Apa fakta kemiskinan di Maluku ?
2.      Apa penyebab kemiskinan di Maluku ?
3.      Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan di Maluku ?

PEMBAHASAN

1.     Fakta kemiskinan di Maluku
Menurut Mardatillah, 2012. Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada tahun 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005. Walaupun dikatakan setiap tahun membaik, Maluku masih menjadi provinsi miskin bila dibanding dengan provinsi lainnya.

Dari media lokal dalam beberapa tahun terakhir mengikuti histori arah perkembangan grafik kemiskinan di Maluku. Angkanya bergerak hotu mulai tahun 2004 dari 49% menuju 51,19%. Dalam rapat koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat pertengahan September 2005 terkuak angka kemiskinan Maluku 59,15%. Dari Seminar Membangun Komitmen dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku di Ambon, 28 Juli 2006, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Maluku Hanni Ohorella menyebutkan angka kemiskinan di Maluku mencapai 61 %. Angka tersebut sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku saat itu.

Di harian Kompas (15/2/2007), Gubernur Maluku berbicara tentang angka kemiskinan di Maluku sebesar 59,15 % dan program pengentasannya disiapkan dana sebesar Rp 164 milyar. Sementara itu di harian yang sama seminggu sebelumnya, Kompas (7/2/2007), diberitakan bahwa Tammat R Talaohu, Manajer Penelitian dan Pengembangan Lingkar Studi untuk Demokrasi Lokal (Indec), Selasa (6/2), mengatakan, jumlah penduduk miskin di Maluku pada tahun 2004 tercatat 40,6 persen (518.462 jiwa). Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin itu meningkat menjadi 59,6 persen dan pada tahun 2006 menjadi 61 persen (793.000 jiwa).

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Maluku pada bulan Maret 2012 sebesar 350.230 orang (21,78 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 360.320 orang (23 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 10.090 orang.

Selama periode Maret 2011—Maret 2012, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 8.960 orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 1.130 orang. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 28,88 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan mencapai 9,78 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 76,79 persen.

Pada periode Maret 2011—Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

2.     Faktor penyebab kemiskinan di Maluku

·         Ekonomi
·         Pendapatan perkapita yang rendah
·         Tingkat pengangguran yang tinggi
·         Biaya hidup mahal
·         Investasi rendah
·         Politik
·         Social

3.     Penanggulangan kemiskinan di Maluku

a)      Pertama,  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  desa  untuk  memperolah layanan pendidikan  yang memadai,  secara  gratis  dan  cuma-cuma.  Pemerintah  perlu mengembangkan  sistem pendidikan  nasional  yang  berorientasi  keberpihakan  kepada  orang miskin  (pendidikan  untuk  orang miskin) Pendidikan yang ditawarkan di  Indonesia  saat  ini  sangat mahal dan biayanya  sulit dijangkau oleh orang-orang miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab  beban  biaya  pendidikan  yang  ada,  tidak  sebanding  dengan  kemampuan  keuangan  mereka. Masyarakat desa selalu mengatakan bahwa jangankan untuk menyekolahkan anak-anak, untuk makan sehari-hari saja, susahnya minta ampun.

b)      Kedua,  redistribusi  lahan  dan  modal  pertanian  yang  seimbang.  Ketimpangan  kepemilikan  lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antara masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sebagian besar tanah-tanah pertanian yang subur dimiliki oleh tengkulak lokal dan tuan tanah. Akbatnya, tanah-tanah pertanian yang ada,  tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi orang-orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian yang terbatas. Sebagian besar tenaga dan fisik mereka dipergunakan untuk menjadi buruh di tanah-tanah pertanian milik tuan tanah dan tengkulak lokal.

c)       Ketiga,  mendorong  perkembangan  investasi  pertanian  dan  pertambangan  ke  daerah  pedesaan. Pembukaan  investasi  pertanian  dan  pertambangan  dapat  memberikan  kesempatan  kerja  kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan.

d)      Keempat, membuka  kesempatan  yang  luas  kepada masyarakat  desa  untuk memperoleh  kredit  usaha yang mudah. Sistem kredit  yang  ada  saat  ini, belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha yang memadai bagi masyarakat desa.

e)      Kelima,  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  masyarakat  desa.  Kebutuhan  sandang, pangan  dan  papan  perlu  dilakukan  melalui  sebuah  mekanisme  lumbung  desa  yang  memberikan kesempatan  yang  semua  kepada  masyarakat  desa,  memperoleh  sumber-sumber  kebutuhan  yang disediakan secara terorganisir.

KESIMPULAN

Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahun. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Pada tahun 2003 PDRB Provinsi Maluku mencapai 3,7 triliun rupiah kemudian meningkat menjadi 4,05 triliun tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 mencapai 4,05 persen dan meningkat menjadi 5,06 persen pada 2005. Walaupun dikatakan setiap tahun membaik, Maluku masih menjadi provinsi miskin bila dibanding dengan provinsi lainnya.


DAFTAR PUSTAKA





Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.