Permasalahan Ekonomi di Papua

@B37-Yuliani

Salah satu isu masalah dalam perekonomian yaitu banyaknya pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari masalah pengangguran dan masalah tenaga kerja, seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting selain modal dalam mempengaruhi dan menentukan output, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi daerah.
Isu pengangguran di Provinsi Papua dari tahun ke tahun terus memanas dan sering kali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah daerah karena “mungkin” dampak negatif dari pengangguran itu sendiri tidak terlalu besar seperti keadaan umumnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia katakanlah misalnya tindakan kriminalitas. Jika dilihat dalam laporan BPS Provinsi Papua  jumblah pengangguran tahun 2009 bulan  februari jumblahnya sebesar 21.54% dari total jumblah penduduk, sedangakan jumblah yang bekerja adalah 424,82 ribu juta jiwa dari total populasi, dan pengangguran terbuka 4,83%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari total populasi penduduk di Provinsi Papua sebagian besar menganggur.  Sektor ekonomi  yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan( BPS Provinsi Papua tahun 2009) hal ini disebabkan karena sebagain besar masyarakat pribumi lebih  memilih menjadi PNS dibadingkan menjadi seorang wirausaha sebab sektor ekonomi telah dikuasi oleh non Papua. Sedangakan  sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu kurang lebih 75,0% dari total penduduk yang bekerja.

Selain masalah pengangguran, masalah lain yang dihadapi oleh papua adalah masalah pembangunannya.pada saat ini sebagian besar orang Papua yang masih berbusana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, maka oleh mereka yang merasa diri maju disebut penduduk primitif, jaman batu, kaum peramu, penduduk terasing dan masih banyak lagi stigma yang diberikan. Ada ciri-ciri khusus yang menandai kegagalan pembangunan di papua diantaranya adalah:
1.Papua merupakan salah satu daerah yang terpencilDiselimuti hutan dan hujan tropik basah dan hujan berekologi alpenik.
2.Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan
3.Kondisi sosial masyarakat yang masih sederhana
4.Pengembangan perekonomian rakyat di daerah ini umumnya yang belum maksimal

Selain itu faktor penyebabnya lainnya adalah sumber daya manusia yang minim sehingga kreatifitas dan inovatif masyarakat juga minim. Masyarakat hanya menunggu dan terus menunggu pekerjaan dari Pemerintah (menjadi PNS), jika seorang mahasiswa yang telah menjadi sarjana, dia akan memilih untuk menganggur sementara waktu (pengangguran friksional) sampai SK PNS didapatkan, sementara jumlah PNS yang diminta sedikit dan diramaikan dengan praktik-praktik kecurangan yang terjadi sehingga peluang untuk menjadi PNS minim maka pengangguran terus bertambah, sementara mereka tidak memilih untuk terjun dalam dunia bisnis atau mencoba sesuatu yang baru dan hanya memberikan kesempatan bagi non pribumi untuk menguasai sektor tersebut.

Penyelesaian konkret untuk masalah pembangunan yang belum merata dalam menghadapi globalisasi dalam perencanaan pembangunan, maka perlu dibangun sistem dan proses perencanaan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dan diperlukan koordinasi dan sinergitas antar pulau, antar wilayah, dan sektor. Koordinasi dan sinergitas agar dapat sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing  daerah sehinga memadukan proses perencanaan pembangunan daerah dan mampu secara komprehensif pembangunan di Indonesia bagian timur ini. Daerah ini pun harus disikapi melalui peningkatan kerja dan profesianalisme seluruh aparat perencana, di dalam membuat perencanaan yang berkulitas.

Sehingga perencanaa pembangunan memberikan kontibusi konkrit terhadap pembangunan nasional ini.

Penyelesaian masalah penganguran tinggi di Provinsi Papua, Pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengurangi jumalah itu. Pemerintah perlu membuat beberapa kebijakan, seperti membuka sekolah kursus ketrampilan yang bersifat informal dengan tujuan dan harapan meningkatkan skill kewirausahaan khususnya masyarakat pribumi yang menganggur, Pemerintah membuat peraturan daerah  yang membatasi surat izin usaha tidak terlalu banyak guna memberi peluang dan ruang gerak kepada mereka yang setelah selesai mendapatkan bimbingan dan ketrampilan kewirauahaan tersebut, dan  kemudahaan dalam mendapatkan bantuan dana kredit dari Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut lebih baik bila dibandingakan dengan meningkatkan investasi, khususnya invesatasi pada sektor rill. Memang benar, investasi akan menarik banyak tenaga kerja, dan akan mempengaruhi pengangguran menjadi turun, tetapi melihat skill dan ketrampilan masyarakat yang masih minim, dan dihadapkan oleh berbagai masalah lain, seperti peraturan-peraturan daerah yang menghambat aksesnya investasi, dan masalah  separatisme yang memberikan rasa kurang aman oleh para investor. Sehingga dengan demikian pengangguran di Tanah Papua akan berkurang dan pembangunan ekonomi akan terjadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi.

Selain itu penyelesaian konkret untuk sumber daya yang masih kurang di Provinsi Papua, Pemerintah perlu memperluas pendidikan dari SD sampai SMA minimal secara informal maupun formal keseluruh plosok di Provinsi Papua ini, khusunya di daerah pedalaman yang masih tertinggal. Masih banyak penduduk pedalaman di Papua ini yang masih berpegang pada tradisi, hingga masih ada yang belum mengenal tulisan dan tak bisa membaca. Dan juga memberikan penyuluhan agar mereka tahu seberapa luasnya pengetahuan  dunia ini.

Daftar Pustaka

http://priskilaecha.blogspot.co.id/2015/08/masalah-perekonomian-di-papua.html

http://permasalahanperekonomian.blogspot.co.id/

http://tugasindividumpafe.blogspot.co.id/2015/08/permasalahan-perekonomian-dan.html

https://15forever.wordpress.com/2011/05/22/masalah-pengangguran-dan-pembangunan-ekonomi-di-tahah-papua/

http://adibmustafa.blogspot.co.id/2015/08/tiga-masalah-pokok-di-papua-serta.html