.

Senin, 10 Juli 2017

Inflasi dan Kebijakan Non Moneter di Indonesia

Fadel Mubarok
@A24-Fadel

ABSTRAK

Inflasi adalah turunya nilai uang yang disebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat banyak sehingga harga barang menjadi sangat mahah dan daya beli masyarakat terhadap barang /jasa menjadi menurun.
Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena beberapa alasan Pertama, inflasi memperburuk distribusi pendapatan (menjadi tidak seimbang). Kedua, inflasi menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang. Ketiga, inflasi mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan serta meningkatkan besarnya utang luar negeri. Keempat, inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Salah satu pengendalian yang dilakukan adalah dengan kebijakan non moneter.

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia diawali dengan terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (terutama dolar Amerika), akibat adanya domino effect dari terdepresiasinya mata uang Thailand (bath), salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Lonjakan harga barang-barang impor ini, menyebabkan harga hampir semua barang yang dijual di dalam negeri meningkat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terutama pada barang yang memiliki kandungan barang impor yang tinggi. Karena gagal mengatasi krisis moneter dalam jangka waktu yang pendek, bahkan cenderung berlarut-larut, menyebabkan kenaikan tingkat harga terjadi secara umum dan semakin berlarut-larut. Akibatnya, angka inflasi nasional melonjak cukup tajam.
Jika melihat begitu dasyatnya pengaruh lonjakan angka inflasi di Indonesia (akibat dari imported inflation yang dipicu oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing) terhadap perekonomian nasional, maka dirasa perlu untuk memberikan perhatian ekstra terhadap masalah inflasi ini dengan cara mencermati kembali apa yang dimaksud dengan inflasi dan salah satu penanganannya dengan menggunakan kebijakan non meneter.

PERMASALAHAN

1.      Apa yang pengertian inflasi dan kebijakan non moneter?
2.      Bagaimana perkembangan inflasi di indonesia ?
3.      Apa dampak dari inflasi ?
4.      Fungsi kebijakan non moneter ?


PEMBAHASAN

1.     Pengertian inflasi dan Kebijakan non moneter

a.      Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain, Boediono (1982: 155). Dalam praktek, inflasi dapat diamati dengan mengamati gerak dari indek harga. Tetapi di sini harus diperhitungkan ada tidaknya suppressed inflation (inflasi yang ditutupi).

b.      Kebijakan non moneter
kebijakan non moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan sesuatu, terutama pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara, dalam hal selain pengendalian jumlah uang dan suku bunga yang beredar. Terkadang kebijakan ini juga digunakan untuk mengendalikan laju aliran barang (ekspor-impor), pengurangan pengangguran, dsb. 

2.     Perkembangan inflasi indonesia

Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. 

3.     Dampak Inflasi

a.      Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
b.      Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.
c.       Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik.
d.      Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
e.      Bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
f.        Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.
g.      Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (highend) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
h.      Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
i.        Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
j.        Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha, Putong

4.     Fungsi kebijakan non moneter

1.      Meningkatkan produksi barang dan jasa
2.      Menetapkan harga maksimum untuk barang dan jasa
3.      Mengadakan pengawasan terhadap barang dan jasa
4.      Pemerintah ikut serta dalam kegiatan produksi  dan distribusi barang dan jasa
5.      Meningkatkan impor barang, agar jumlahnya bertambah dan  mengakibatkan harga turun.

DAFTAR PUSTAKA








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.